Sertifikat Elektronik

Ditulis tanggal 13. Jan, 2015 oleh dalam 3. PPN, Tax

Number of View: 15658

1. Telah diterbitkan pengumuman mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan sertifikat elektronik yaitu:

1a. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-1/P.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

1b. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-3/P.02/2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik.

1c. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-4/P.02/2014 tentang Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya diatur bahwa:

2a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, yang terdiri dari 16 digit yaitu 2 digit Kode Transaksi, 1 digit Kode Status, dan 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

2c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

3. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun Penerbitan yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak dimaksud.

4. Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 45 PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur mulai 1 Juli 2014 sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014 dan ditambah dengan 1 PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur mulai 1 November 2014 sebagaimana ditetapkan dalam KEP-224/PJ/2014. Kepada seluruh pihak yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dari PKP-PKP di atas diberitahukan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan mulai tanggal diwajibkan oleh PKP-PKP tersebut adalah berbentuk e-Faktur. Penerapan penggunaan e-Faktur bagi PKP selain 46 PKP di atas yang terdaftar di pulau Jawa dan Bali adalah mulai 1 Juli 2015. Sedangkan mulai 1 Juli 2016 diterapkan untuk seluruh PKP secara Nasional.

5. DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP berupa:

5a. Layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP (https://efaktur.pajak.go.id/login); dan

5b. Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan e-Faktur.
Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.

6. Tata Cara Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik:

6a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

6b. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
1) Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
2) Namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

6c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

6d. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2), maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:
1) Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan
2) Akta pendirian perusahaan atau asli penunjukkan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.

6e. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal tetap (KITAP).

6f. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

6g. Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka:
1) Untuk PKP cabang:
a) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukkan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
b) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
c) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1)b) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
d) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1)a) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1)b).
2) Untuk PKP berbentuk kerja sama operasi:
a) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy akta kerja sama operasi tersebut.
b) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
c) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2)b) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

6h. Surat Permintaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IH PER-17/PJ/2014 atau Lampiran I PENG-3/PJ.02/2014, dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PENG-3/PJ.02/2014.

Formulir Surat Permintaan Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat diunduh di sini.

Tags: ,

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.