Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara Elektronik

Ditulis tanggal 14. Mar, 2015 oleh dalam 1. KUP, Tax

Number of View: 2025

Sehubungan dengan terbitnya PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 2015), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cara Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen Elektonik:
a. WP yang menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, menyampaikan SPT Elektronik tersebut ke KPP dengan cara: langsung; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (e-Filing). (Pasal 2 ayat (3))
b. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
• laman DJP;
• laman Penyalur SPT Elektronik;
• saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk WP tertentu;
• jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP; atau
• saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(Pasal 2 ayat (4))

2. Batas Waktu:
a. Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT secara umum. (Pasal 3 ayat (1))
b. WP dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat. (Pasal 3 ayat (2))

3. Kriteria WP Yang Harus Menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk dokumen elektronik:
a. Kriteria WP (Pasal 4 ayat (1):
• WP yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan PPh;
• WP yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan PPh;
• WP yang sudah pernah menyampaikan SPT Elektronik; atau
• WP yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP WP Besar.
b. WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, selain harus menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk dokumen elektronik, juga harus menyampaikan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. (Pasal 4 ayat (2))

Keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi KPP tempat WP terdaftar.

Tags: ,

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.