Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

Ditulis tanggal 13. Apr, 2015 oleh dalam 2. Pajak (Download), 3. PPN, Download, Tax

Number of View: 4179

Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2015, yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dalam pelaksanaan PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 dan PER-16/PJ/2014.

Berdasarkan SE-26/PJ/2015 tersebut ditegaskan bahwa:
a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
b. NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberitahuan NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut.
c. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannnya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberitahuan NSFP merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
d. PKP yang menerbikan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN.
e. Terbatas hanya untuk Faktur Pajak Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, PKP diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dilakukan pembatalan Faktur Pajak;
2) Dibuat Faktur Pajak baru dengan menggunakan NSFP yang sama dengan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang telah dibatalkan tersebut; dan
3) Tanggal Faktur Pajak yang baru dibuat tersebut tidak boleh mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberian NSFP yang bersangkutan.
f. Dalam hal Faktur Pajak yang tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
g. Pembatalan dan pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas dapat dilakukan sepanjang Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dimana Faktur Pajak tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan buktI permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.
h. Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya namun dibuat tidak tepat waktu oleh PKP sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. DJP hanya dapat memberikan Nomor Seri Faktur Pajak dengan 2 digit tahun penerbitan sesuai dengan tahun diberikannya NSFP tersebut.

Tags: ,

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.