Pengampunan Pajak

Ditulis tanggal 19. Jul, 2016 oleh dalam 2. Pajak (Download), 4. Lain-lain, Download, Tax

Number of View: 1445

Tahun 2016 ke depan dunia perpajakan Indonesia sedang tersita pada 1 hal besar yaitu segala hal yang berbau Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak ataupun Tax Amnesty dimana telah disahkannya UU Pengampunan Pajak (UU Nomor 11 Tahun 2016) pada tanggal 1 Juli 2016.

Pengertian Pengampunan Pajak berdasar UU tersebut adalah:
1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
2. tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
3. dengan cara mengungkap Harta dan
4. membayar Uang Tebusan.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran terkait Pengampunan Pajak dapat diunduh di sini.

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak. Kecuali Wajib Pajak yang sedang:
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
b. dalam proses peradilan; atau
c. menjalani hukuman pidana, atas
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir (Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015), yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terdiri atas kewajiban:
a. Pajak Penghasilan; dan
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Permohonan Pengampunan Pajak disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar Tertentu.

Waktu penyampaian Permohonan Pengampunan Pajak terdiri dari 3 periode, yaitu:
Periode I: 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016
Deklarasi Dalam Negeri dan Repatriasi = 2%, Deklarasi Luar Negeri = 4%, Wajib Pajak UMKM atas Deklarasi Harta s.d. Rp 10 Milyar = 0,5%, Wajib Pajak UMKM atas Deklarasi Harta lebih dari Rp 10 Milyar = 2%.
Periode II: 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016
Deklarasi Dalam Negeri dan Repatriasi = 3%, Deklarasi Luar Negeri = 6%, Wajib Pajak UMKM atas Deklarasi Harta s.d. Rp 10 Milyar = 0,5%, Wajib Pajak UMKM atas Deklarasi Harta lebih dari Rp 10 Milyar = 2%.
Periode III: 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
Deklarasi Dalam Negeri dan Repatriasi = 5%, Deklarasi Luar Negeri = 10%, Wajib Pajak UMKM atas Deklarasi Harta s.d. Rp 10 Milyar = 0,5%, Wajib Pajak UMKM atas Deklarasi Harta lebih dari Rp 10 Milyar = 2%.

Aturan lebih lanjut mengenai Pengampunan Pajak yang telah dikeluarkan adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan:
a. PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016.
b. PMK-119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara RI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
c. PMK-122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan RI dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
d. PMK-123/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016.
e. PMK-127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung melalui Special Purpose Vehicle.
f. PMK-141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016.
g. PMK-142/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016.
h. PMK-150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016.
i. PMK-151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
a. PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
b. PER-08/PJ/2016 tentang Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Tempat Tertentu dalam Rangka Pengampunan Pajak.
c. PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016.
d. PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016.
e. PER-12/PJ/2016 tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway dalam Rangka Pengampunan Pajak.
f. PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan.
g. PER-14/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan dalam Hal Terjadi Gangguan pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan.
h. PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan bagi Wajib Pajak Tertentu serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu.
i. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
j. PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
k. PER-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan.
l. PER-26/PJ/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016.
m. PER-28/PJ/2016 tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan RI dalam Rangka Pengampunan Pajak.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak:
a. SE-29/PJ/2016 tentang Penegasan Mengenai Pejabat yang Ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Memberikan Informasi Tertulis dalam Rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaaan Negara.
b. SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
c. SE-34/PJ/2016tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu.
d. SE-35/PJ/2016 tentang Petunjuk Terkait Pengemasan dan Penyampaian Dokumen Pengampunan Pajak ke KPengelolaan Dokumen Pengampunan Pajak ke Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
e. SE-39/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Tempat Tertentu dalam Rangka Pengampunan Pajak.
f. SE-43/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-11/PJ/2016.
g. SE-44/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengawasan Laporan Gateway di Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Pengampunan Pajak.
h. SE-45/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan Surat Pernyataan dalam Hal Terjadi Gangguan pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan.
i. SE-46/PJ/2016 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
j. SE-50/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan dan Pengiriman dalam Rangka Pengampunan Pajak.
k. SE-55/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pencabutan Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum oleh Wajib Pajak serta Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan dalam Rangka Pengampunan.

4. Keputusan Menteri Keuangan:
a. KMK-600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
b. KMK-656/KMK.03/2016 tentang Penetapan Tempat Tertentu sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
c. KMK-658/KMK.03/2016 tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tempat Tertentu untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Formulir terkait Pengampunan Pajak (sudah disesuaikan dengan PER-26/PJ/2016)dapat diunduh di sini.
Softcopy Template Surat Pernyataan Harta dan Daftar Harta Utang (sudah disesuaikan dengan PER-26/PJ/2016) dapat diunduh di sini.

Video Simulasi Pengisian Surat Pernyataan harta (SPH) yang dibuat oleh DJP dapat diunduh di sini.

Poin UU Pengampunan Pajak dapat diunduh di sini.

Slide untuk eksternal mengenai Pengampunan Pajak dapat diunduh di sini.

Slide untuk eksternal mengenai Pengampunan Pajak dalam bahasa Inggris dapat diunduh di sini.

FAQ (Frequently Asked Question) mengenai Pengampunan Pajak dapat diunduh di sini.

Leaflet mengenai Pengampunan Pajak dapat diunduh di sini.

Informasi ter-update mengenai Pengampunan Pajak dapat dilihat di www.pajak.go.id/amnestipajak.

Call Center Tax Amnesty: 1500745

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.